Potensi ancaman keamanan di Nusa Tenggara Barat menjadi bahasan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI dengan Kepala Pos Wilayah Badan Intelejen Negara – Poswil BIN NTB. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu, dipimpin oleh Ketua Tim Kunker Hayono Isman di kantor Gubernur provinsi NTB di Mataram, Senin (20/12).

Sebelum rapat Hayono Isman yang juga wakil ketua Komisi I DPR RI menjelaskan kepada wartawan pimpinan BIN di daerah hendaknya dapat memberikan masukan terkait pembahasan RUU Intelejen Negara. yang baru saja disahkan menjadi usul inisiatif DPR. “Kita perlu meminta masukan agar dalam undang-undang, pengaturan tugas intelejen tidak tumpang-tindih,” katanya.

RUU Intelijen Negara akan dibahas pada masa sidang 2011 yang akan datang. Beberapa isu krusial yang mengemuka diantaranya tentang mekanisme operasi intelijen, objek operasi intelijen yang menyasar pada ancaman, tantangan, dan hambatan terhadap kedaulatan negara.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunker dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menambahkan pertemuan dengan pimpinan BIN di daerah perlu untuk mengetahui potensi ancaman yang ada. “NTB merupakan daerah yang multi etnis, banyak pendatang dari manca negara jadi potensi ancaman termasuk terorisme patut diwaspadai,” kata politisi yang biasa dipanggil Nuning ini.

Pada bagian lain Nuning menambahkan masukan dari Kepala Poswil BIN NTB akan melengkapi data yang telah diterima Komisi I DPR RI dari mitra kerja yang lain, seperti TNI dan Kementrian Luar Negeri. Setiap input tentang kondisi keamanan di daerah akan memudahkan pemahaman masalah keamanan secara nasional. (IKY)